EVALUSI KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN

 MAKALAH 

ANALISIS KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN 

EVALUASI KEBIJAKSANAAN PENDIDIKAN 

Disusun oleh: 

1. Diana (15920026) 

2. Ika Karunia Dewi (15920038) 

3. Novita Linta Zerliyani (15920028) 

4. Julitasari (15920052) 

5. Khanifatul Masruroh (15920046) 

6. Rubiyanti (15920055) 

7. Jayanti (15920048) 

8. Danang (159200 )

9. Akhmad Futhunniam (15920001) 

10. Niko Sena Abimanyu (15920012) 

 Jurusan : Tarbiyah 

Prodi : MPI (Manajemen Pendidikan Islam) 

Semester : V (Lima) 

Dosen Pengampu : Faradita Canty Dewi, M.P.d. 

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) TULANG BAWANG 

TAHUN AKADEMIK 2017/2018 

KATA PENGANTAR 

 Assalamualaikum Wr. Wb. 

    Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan taufiq dan hidayahNya, sehingga kami masih diberikan kenikmatan dan kelancaran dalam penulisan makalah ini. Shalawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya yang telah berhasil membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman kecahayaan seperti saat ini. Makalah ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Analisis KebijaksanaanPendidikan.

    Di dalamnya makalah ini mengemukakan mengenai Evaluasi Kebijaksanaan Pendidikan Kami mengucapkan banyak terima kasih pada dosen mata kuliah Analisis KebijaksanaanPendidikan yang senantiasa memberikan ilmu dan pengetahuan, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah ini walaupun makalah ini masih jauh dari sempurna, maka dari itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan makalah selanjutnya.Kami juga berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 Tulang Bawang Barat, 02 Desember 2017 

 Kelompok 1 

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR i 

DAFTAR ISI ii 

BAB I PENDAHULUAN 1 

1.1 Latar Belakang 1 

1.2 Rumusan Masalah 2 

1.3 Tujuan Makalah 2 

BAB II PEMBAHASAN 3 

2.1 Pengertian evaluasi kebijaksanaan pendidikan 3 

2.2 Tujuan Evalausi Kebijakan 4 

2.3 Alasan perlunya evaluasi 4 

2.4 Model evaluasi kebijaksanaan pendidikan 5 

2.5 Kriteria evaluasi kebijaksanaan pendidikan 5 

2.6 Evaluasi proses kebijaksanaan pendidikan 7 

2.7 Permasalahan dalam evaluasi kebijaksanaan pendidikan 7 

2.8 Macam – Macam evaluasi kebijaksanaan pendidikan 8 

2.9 Aktor - Aktor Evaluasi Kebijaksanaan Pendidikan 10 

BAB III KESIMPULAN 12 

3.1 Kesimpulan 12 

DAFTAR PUSTAKA 13 

BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

    Dalam melaksanakan suatu program, pastilah dibutuhkan evaluasi. Begitu pula dalam proses perumusan kebijaksanaanpendidikan. Setelah proses formulasi hingga pelaksanaan kebijaksanaan, barulah dilakukan evaluasi kebijaksanaan. Pengadaan evaluasi ini burfungsi untuk mengetahui seberapa jauh program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan berjalan dan sebagai perbaikan untuk program yang selanjutnya. 

    Evaluasi yang dilakukan dalam kebijaksanaan pendidikan merupakan proses akhir dari seluruh langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan. Dalam melakukan proses terakhir ini terdapat beberapa model yang dapat digunakan dalam menilai hasil-hasil kebijakan. Model inilah yang menjadi langkah selanjutnya setelah melihat permasalahan yang ada dalam perusan kebijakan.

    Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan adanya sebuah kajian evaluasi kebijaksanaan guna pembelajaran dan sebagai pengetahuan lebih mendalam untuk selanjutnya dapat diterapkan dalam sebuah proses penilaian. Oleh karena itu, dalam makalah ini, kami sebagai penulis akan memaparkan mengenai evaluasi kebijaksanaan yang terfokus pada model, proses dan permasalahan saat evaluasi dalam ranah pendidikan. 

    Proses pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan perlu mendapatkan perhatian khusus. Karena hampir di setiap elemen-elemen pendidikan memiliki kekurangan yang perlu mendapatkan perbaikan. Mulai dari formulasi, legitimasi, implementasi, komunikasi, serta partisipasi masyarakat dalam kebijaksanaan pendidikan. Formulasi kebijaksanaan pendidikan sebagai bagian dalam proses keibijaksanaan pendidikan merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijaksanaan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijaksanaan telah selesai. Disamping itu, kegagalan sesuatu kebijaksanaan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengelolaan tahap formulasi. Oleh karena itu, pentingnya evaluasi sejak dini sejak dilakukan formulasi kebijaksanaan akan mencegah terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan kebijaksanaan. Evaluasi kebijaksanaan pendidikan pendidikan bertujuan untuk mengukur dan menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, dengan diadakannya evaluasi akan dapat diketahui dampak serta resiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijaksanaan sehingga menghalangi kegagalan yang lebih besar. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apa pengertian evaluasi kebijaksanaan pendidikan? 

2. Apa saja tujuan evalausi kebijaksanaan pendidikan? 

3. Apa saja alasan-alasan perlunya evaluasi kebijaksanaan pendidikan? 

4. Apa saja model evaluasi kebijaksanaan pendidikan? 

5. Bagaimana kriteria evaluasi kebijaksanaan pendidikan? 

6. Bagaimana evaluasi proses kebijaksanaan pendidikan? 

7. Apa saja permasalahan dalam evaluasi kebijaksanaan pendidikan? 

8. Apa saja macam – macam evaluasi dalam kebijaksanaan pendidikan? 

9. Aktor – Aktor evaluasi kebijaksanaan pendidikan? 

1. 3 Tujuan  Makalah

1. Untuk mengetahui pengertian evaluasi kebijaksanaan pendidikan 

2. Untuk mengetahui tujuan evalausi kebijaksanaan 

3. Untuk mengetahui alasan-alasan perlunya evaluasi. 

4. Untuk mengetahui apa saja model evaluasi kebijaksanaan pendidikan. 

5. Untuk mengetahui kriteria evaluasi kebijaksanaan pendidikan. 

6. Untuk mengetahui evaluasi proses kebijaksanaan pendidikan 

7. Untuk mengetahui apa saja permasalahan dalam evaluasi kebijaksanaan pendidikan. 

8. Untuk mengetahui macam – macam evaluasi kebijaksanaan pendidikan. 

9. Untuk mengetahui aktor - aktor evaluasi kebijaksanaan pendidikan. 

BAB II PEMBAHASAN 

2.1 Pengertian Evaluasi Kebijaksanaan Pendidikan 

    Pengertian evaluasi jika dikerucutkan berhubungan dengan hasil informasi mengenai nilai atau manfaat dari hasil kebijaksanaan yang pada kenyataannya mempunyai nilai. 

    Evaluasi adalah aktivitas untuk mengetahui sejauh mana suatu program telah terlaksana atau belum terlaksana dan berhasil atau gagal sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Menurut Supandi, evaluasi merupakan upaya menganalisa nilai-nilai dari fakta-fakta suatu kebijakan. Sehingga dalam hal ini tidak hanya sekedar mengumpulkan fakta mengenai kebijakan, melainkan juga membuktikan fakta-fakta tersebut mempunyai nilai atau tudak jika dibandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan. 

    Jones mengartikan evaluasi kebijaksanaan sebagai suatu kegiatan yang dirancang untuk menilai hasil-hasil dari program pemerintah yang dengan objek, teknik pengukuran dan metode analisisnya. Menurut Stufflebeam, evaluasi berarti proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang bermanfaat dalam menentukan alternatif keputusan. 

    Menurut Anderson, evaluasi merupakan proses yang menetukan hasil yang telah dicapai yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Menurut Suharto, kebijaksanaan merupakan suatu ketetapan yang menganut prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara bertindak yang dibuat secara terencana untuk mencapai tujuan. 

    Setelah mengetahui definisi evaluasi menurut beberapa pendapat diatas, penulis dapat menyimpulkan, evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan mengukur program dari semua aspek untuk mengetahui apakah program tersebut sudah terlaksana atau belum, sesuai dengan perencanaan dan harapan atau belum. 

    Sedangkan evaluasi kebijaksanaan berarti penilaian terhadap hasil program yang telah direncanakan dan laksanakan oleh pemerintah. Untuk pengertian evaluasi kebijaksanaanpendidikan merupakan pengukuran atau penilaian terhadap program pemerintah yang terfokus dalam ranah kependidikan dalam segala aspek. 

2.2 Tujuan Evalausi Kebijaksanaan 

    Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut : 

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijaksanaan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijaksanaan. 

2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijaksanaan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijaksanaan. 

3. Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijasanakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijaksanaan. 

4. Mengukur dampak suatu kebijaksanaan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kabijaksanaan, baik dampak positif maupun negative. 

5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target. 

6. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijaksanaan akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kabijakan ke depan agar dihasilkan kebijaksanaan yang lebih baik. 

    Yang dimaksud dengan input adalah bahan baku (raw materials) yang digunakan sebagai masukan dalam sebuah system kebijaksanaan. Output adalah keluaran dari sebuah system kebijakan, yang dapat berupa peraturan, kebijaksanaan, pelayanan/jasa, dan program. Sedangkan outcome adalah hasil suatu kebijaksanaandalam jangka waktu tertentu sebagai akibat diimplementasikanya suatu kebijaksanaan. Impact (dampak) adalah akibat lebih jauh pada masyarakat sebagai konsekuensi adanya kebijaksanaan yang diimplementasikan. 

2.3 Alasan-Alasan Perlunya Evaluasi 

    Evaluasi kebijaksanaan dilakukan dengan maksud: 

1. Mengetahui apakah hal-hal yang telah dirumuskan dalam formasi kebijaksanaan tersebut dapat dilaksanakan ataukah tidak. 

2. Mengetahui apakah rumusan-rumusan kebijaksanaan yang tertulis telah berhasil dilaksanakan ataukah belum. 

3. Mengetahui kelebihan dan kekurangan rumusan kebijaksanaan dalam kaitannya dengan faktor kondisional dan situasional dimana kebijaksanaan tersebut dilaksanakan. 

4. Mengetahui seberapa jauh suatu rumusan kebijakn telah dapat diimplementasikan. 

5. Mengetahui keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kebijaksanaan. 

6. Mengetahui seberapa dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijaksanaan terhadap khalayak yang bermaksud dituju oleh kebijaksanaan dan khalayak yang tak bermaksud dituju oleh kebijaksanaan. 

7. Mengetahui apakah risiko-risiko yang telah diperhitungkan pada saat formulasi telah dapat diatasi dengan baik ataukah tidak. 

8. Mengetahui langkah-langkah yang dapt ditempuh dalam hal perbaikan kebijaksanaan. 

2.4 Model Evaluasi Kebijaksanaan Pendidikan 

    Kaufman dan Thomas membedakan model evaluasi kebijaksanaan menjadi delapan, namun tidak semua model ini diterapkan atau sangat jarang digunakan. 

    Berikut model-model evaluasi kebijaksanaan yang sering digunakan: 

1.Goal Oriented Evaluation, model ini dikembangkan oleh Tyler. Objek dari model ini adalah tujuan dari program yang ditetapkan sebelum program berjalan dan evaluasi dilakukan secara berkesinambungan. 

2.Goal Free Evaluation, model ini dikembangkan oleh Scriven. Model ini berlawanan dengan model pertama atau bisa dikatakan evaluasi lepas dari tujuan khusus. Sebab, menurut Scriven yang perlu diperhatikan adalah penampilan dari tiap langkah program. Model ini mempertimbangkan tujuan umum yang akan dicapai oleh program, bukan penilaian secara rinci. 

3.Formatif Summatif Evaluation, model ini juga dikembangkan oleh Scriven. Model ini dilakukan pada waktu program masih berjalan (formatif) dan ketika program sidah berakhir (sumatif). 

2.5 Kriteria Evaluasi Kebijaksanaan Pendidikan 

    Menurut Lester dan Stewart dikutip dari Winamo, evaluasi kebijaksanaandapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang diakibatkan oleh suatu kebijaksanaandengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah menilai program kebijaksanaan dengan pengukuran terlaksana atau belum terlaksana dan berhasil atau gagal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

    Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijaksanaan, analisis menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk menganalisis hasil kebijakan. Kriteria evaluasi hasil kebijaksanaansebagai berikut: 

1. Efektifitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. 

2. Efsiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan efektifitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah hubungan antara efektifitas dan usaha yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiense biasanya ditentukan melalui perhitugan biaya per unit produksi atau layanan. 

3. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijaksanaan dan hasil yang diharapkan. 

4. Pemerataa atau kesamaan erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan merunjuk pada distribusi akibat usaha antara kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijaksanaanyang beriorentasi pada pemerataan adalah kebijaksanaan yang akibatnya atau usahanya distribusi secara adil. 

5. Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijaksanaan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok masyarakat tertentu. Kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan pemerataan dianggap masih gagal jika belum menanggapi (respon) terhadap kebutuhan aktual dari suatu kelompok yang semestnya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. 

6. Ketetapan erat berhubungan dengan rasionalitas substantif karena pertanyaan tentang ketetapan kebijaksanaantidak bekenaan dengan satuan kriteria indivindu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersamaan. Ketetapan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan tersebut. 

2.6 Evaluasi Proses Kebijaksanaan Pendidikan 

    Evaluasi kebijaksanaan berarti penilaian terhadap hasil program yang telah direncanakan dan laksanakan oleh pemerintah. Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa spesifikasi kriteria evaluasi itu beragam begitu pula teknik dan metode analisisnya. Secara umum, proses evaluasi menurut Patton dan Sawicki (1986) adalah sebagai berikut: 

1. Mengdentifikasi tujuan yang akan dievaluasi. 

2. Analisis masalah yang harus ditangani oleh aktivitas kebijaksanaantersebut. 

3. Deskripsi dan standarisasi dari aktivitas evaluasi. 

4. Pengukuran tingkat perubahan yang terjadi. 

5. Penentuan mengenai apakah perubahan itu terjadi karena aktivitas atau karena penyebab lain.

    Melihat proses di atas, dalam mengidentifikasi dan analisis masalah dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, dimana pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban yang sesuai dengan tujuan program. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan diantaranya: 

1. Apa hakikat dari isi tujuan tersebut? 

2. Siapa target dari program tersebut? 

3. Kapan perubahan yang diinginkan itu harus muncul? 

4. Apakah tujuan itu bersifat seragam atau beragam? 

5. Seberapa besar pengaruh yang diinginkan? 

6. Bagaimana tujuan itu dapat tercapai? 

2.7 Permasalahan dalam Evaluasi Kebijaksanaan Pendidikan 

    Dalam pelaksanaan evaluasi kebijaksanaan, tidak terlepas dari masalah-masalah yang sering terjadi pada saat pelaksanaan evaluasi ini, diantaranya: 

1. Apabila tujuan kebijaksanaantidak jelas, ketidakjelasan dapat disebabkan oleh adaya kompromi yang dipaksakan yang terjadi pada langkah pertama pembuatan kebijaksanaan. 

2. Cepatnya perkembangan masyarakat. Perkembangan masyarakat ini dianggap masalah karena dapat menyulitkan evaluasi kebijakan, karena jika masalah pada masa ini diselesaikan maka sudah tidak relevan dengan masa yang akan datang yang pasti diikuti dengan masalah yang baru. 

3. Ketidakjelasan masalah. Hal ini berkaitan dengan sumber dan gejala masalah dimana beberapa pihak mengasumsikan sumber dan gejala masalah sesuai dengan pandangannya, sehingga sumber dan gejala masalah dianggap tidak jelas. 

4. Adanya hubungan masalah satu dengan yang lainnya yang membutuhkan pemecahan yang sama.

5. Subjektifitas masalah. Hal ini dilihat dari sudut pandang orang satu dengan yang lain dimana mereka mempunyai persepsi yang berbeda mengenai masalah kebijaksanaan. 

2.8 Macam – Macam Evaluasi Kebijaksanaan Pendidikan 

    Ditinjau dari segi waktu mengevaluasi, evaluasi kebijaksanaan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:. 

1. Berasal dari pandangan linier, evaluasi dilaksanakan setelah implementasi kebijaksanaan. Menurut pandangan ini yang dievaluasi terutama adalah implementasi kebijaksanaan. 

2. Berasal dari pandangan komprehensif, evaluasi dilaksanakan dihampir setiap proses kebijaksanaan. Evaluasi dilaksanakan baik pada saat perumusan, legitimasi, komunikasi, implementasi, partisipasi bahkan terhadap evaluasinya sendiri. 

    Ditinjau dari substansi evaluasi kebijakan pendidikan, dapat dibedakan menjadi: evaluasi kebijaksanaan pendidikan dasar, evaluasi kebijakan pendidikan menengah dan evaluasi kebijakan pendidikan tinggi. 

   Ditinjau dari periodesasi evaluasi, dibedakan menjadi evaluasi kebijakan pendidikan repelita keenam tahun pertama. Repelita keenam tahun kedua, repelita keenam tahun keempat, dan repelita keenam tahun terakhir. 

    Ditinjau dari kriteria evaluasi, dibedakan atas dua golongan, ialah evaluasi yang menggunakan kriterium. Kriterium di sini lazimnya berupa kriterium mengacu kepada yang sudah terstandar (standar criterian reference) dan kriterium yang dibuat berdasarkan acuan norma (norm criterian reference), yaitu: 

1. Telah dibuat patokan seara nasional dan daerah-daerah yang melaksanakan kebijakan tersebut harus menjadikannya sebagai patokan. 

2. Lebih menunjuk kepada, apakah suatu daerah yang melaksanakan kebijakan tersebut, berada di bawah atau di atas rata-rata daerah-daerah secara nasional. 

    Ditinjau dari sasarannya, evaluasi kebijakan dapat dibedakan menjadi dua macam, ialah evaluasi proses dan evaluasi dampak. Yang dimaksud dengan evaluasi proses kebijakan pendidikan adalah evaluasi yang bermaksud mengetahui baik tidaknya proses kebijakan pendidikan, sedangkan evaluasi dampak bermaksud mengetahui seberapa dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan pendidikan terhadap masyarakat sasarannya. 

    Ditinjau dari segi kontinuitasnya, evaluasi kebijakan pendidikan dapat dibedakan menjadi, evaluasi ormatif dan sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan secara terus menerus, sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan setiap periode waktu tertentu. Anderson (1979) menggolongkan evaluasi kebijakan menjadi evaluasi impresionistis, evaluasi oprasional, dan evaluasi sistematik. 

    Evaluasi-evaluasi yang dimaksudkan oleh Anderson adalah sebagai berikut, 

1. Evaluasi kebijakan impresionistis adalah evaluasi yang didasarkan atas bukti-bukti yang bersifat anekdotal dan fragmentaris dan dipengaruhi oleh ideologi, kepentingan dan kriteria teretentu. 

2. Evaluasi kebijakan oprasional adalah evaluasi yang diaksentuasikan pada masalah-masalah pelaksanaan kebijakan. 

3. Evaluasi kebijakan sistemik adalah evaluasi yang didesain secara sistematis. Evaluasi demikian, memperhatikan komponen sistem kebijakan secara keseluruhan, bersifat objektif, dan apa adanya.

    Evaluasi ini menjangkau pada persoalan apakah suatu kebijakan mencapai tujuan serta mempunyai dampak sebagaimana yang diharapkan ataukah tidak. Daun (1981) menggolongkan evaluasi kebijakan menjadi tiga, yaitu evaluasi semu (pesudo evaluation ), evaluasi resmi (formal evaluation), dan evaluasi berdasarkan teori keputusan (decision theoritic evaluation), antara lain: 

1. Evaluasi kebijakan semu adalah evaluasi yang sekadar mempersoalkan alat-alat evaluasinya, dan tidak menyentuh sama sekali terhadap substansi yang dievaluasi. Evaluasi demikian, umumnya sekadar mempersoalkan apakah alat-alat evaluasi yang dipergunakan telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai alat evaluasi yang baik. 

2. Evaluasi kebijaka resmi. Evaluasi kebijakan resmi adalah evaluasi yang di samping mempersoalkan validitas, reliabilitas dan fisibilitas alat-alat evaluasi, juga sekaligus melihat substansi yang dievaluasi. Informasi-informasi yang didapatkan dalam evaluasi formal ini dilihat kesalihan dan keandalannya; dan substansi-substansi yang dievaluasi juga dilihat apakah telah sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan ataukah belum. 

3. Evaluasi berdasarkan teori keputusan. Mengingat suatu keputusan didasarkan atas banyak kompromi dan bahkan konsesus, maka evaluasi kebijakan berdasarkan teori keputusan ini selain memperhatikan kesahihan dan keadalan juga mempertimbangkan harga atau nilainya bagi mereka yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan. 

2.9 Aktor - Aktor Evaluasi Kebijaksanaan Pendidikan 

    Siapakah yang menjadi aktor-aktor evaluasi kebijakan pendidikan? Selain aktor resmi kebijakan pendidikan, juga aktor tidak resminya. Yang termasuk aktor resmi adalah pembuat kebijakan (legislatif), pelaksanaan kebijakan (eksekutif) dan administrator dari tingkatan nasional sampai dengan tingkatan lokal. 

    Keterlibatan pembuat dan pelaksana dalam evaluasi kebijakan ini bergantung kepada corak hubungan antara pembuat dan pelaksana kebijakan. Pada hubungan yang bersifat teknokratika, kewenangan pembuat kebijakan sangat besar dan bahkan hampir-hampir mutlak, evaluasi yang dilakukan oleh pembuat harus diterima oleh pelaksana. Sebaliknya pada hubungan yang bersifat swasta birokratis, keterlibatan pembuat kebijakan sangat kecil, karena sebagian besar kewenangan evaluasi ini ada pada pelaksana. Bahkan hak kontrol atas pelaksanaan kebijakan ini sangat banyak ditentukan oleh pelaksana. 

    Keterlibatan administrator dalam evaluasi kebijakan, umumnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pelaksana kebijakan. Pertanggungjawaban hasil evaluasi kebijakan secara formal dan legal ada di tangan pelaksana meskipun secara materil berada di tangan administrator. Baik keterlibatan pembuat, pelaksana, maupun administrator dalam evaluasi kebijakan umumnya berada di dalam gelanggang atau arena. Jika mereka memberikan penilaian di luar arena, umumnya berkapasitas sebagai pribadi; atau pemberian penilaian yang bersifat tidak normal. 

    Sementara itu, keterlibatan aktor-aktor kebijakan yang bersifat tidak formal umumnya berada di luar gelanggang atau arena. Sebab, jika memang mereka bermaksud memberikan penilaian secara formal melalui gelanggang, haruslah melalui aktor kebijakan formal. Media massa seringkali menjadi mediator dalam penilaian yang dilakukan oleh peserta-peserta kebijakan tidak formal ini. 

    Dengan demikian, hasil penelitian tersebut akhirnya juga sampai kepada pelaksana, entah lambat atau cepat. Dalam proses penilaian, tidak jarang antara aktor-aktor formal dan aktor non formal tersebut bekerja sama atau membentuk suatu forum. Forum tersebut sengaja dibentuk dan dibuat dalam rangka memberikan penilaian menyeluruh terhadap kebijakan. Dengan adanya forum, akan didapatkan hasil penilaian yang berasal dari banyak varian pandangan; sehingga didapatkan hasil penilaian yang lebih komprehensif. Yang termasuk ke dalam aktor-aktor non formal evaluasi kebijakan adlah: partai politik, organisasi massa, interest group, kelompok perantara, mitra pelaksana kebijakan, tokoh perorangan, dan media massa.   

BAB III PENUTUP 

3.1 Kesimpulan 

    Evaluasi kebijaksanaan merupakan penilaian terhadap hasil-hasil program kebijaksanaandimana penilaian ini melihat seberapa jauh tujuan dari program kebijaksanaanterlaksana. Banyak ahli yang mengemukakan tentang model-model yang digunakan dalam evaluasi kebijakan. Salah satunya, Kaufman dan Thomas yang berpedapat ada delapan model yang dapat digunakan dalam evaluasi kebijaksanaanpendidikan (goal orientation, goal free, formatif-summatif evaluation, dll). 

    Dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, analisis menggunakan tipe kriteria yang berbeda untuk menganalisis hasil kebijakan, diantaranya: efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketetapan. 

    Proses dan tahapan evaluasi menururt Patton dan Sawicki (1986) secara garis besar adalah sebagai berikut: 

1. Mengdentifikasi tujuan yang akan dievaluasi. 

2. Analisis masalah yang harus ditangani oleh aktivitas kebijaksanaantersebut. 

3. Deskripsi dan standarisasi dari aktivitas evaluasi. 

4. Pengukuran tingkat perubahan yang terjadi. 

5. Penentuan mengenai apakah perubahan itu terjadi karena aktivitas atau karena penyebab lain.

    Dalam setiap program termasuk evaluasi kebijaksanaan pastilah terdapat masalah-masalah yang mengiringi jalannya suatu program. Masalah-masalah yang terdapat pada evaluasi kebijaksanaansalah satunya adalah subjektifitas masalah. Hal ini dilihat dari sudut pandang orang satu dengan yang lain dimana mereka mempunyai persepsi yang berbeda mengenai masalah kebijakan.  

DAFTAR PUSTAKA 

http://www.academia.edu/31929333/EVALUASI_KEBIJAKAN_PENDIDIKAN http://cahayaarinuma.blogspot.co.id/2017/01/evaluasi-kebijakan-pendidikan.html http://desiwidiasari.blogspot.co.id/2011/05/evaluasi-kebijakan-pendidikan.html